Karena ini reses nanti setelah masuk akan kembali dibahas oleh Komisi II DPR. Nah apa itu hasilnya, kita tunggu nanti. Kita gak mau berandai-andai dan mengira-ngira.

Kata kunci integritas dalam konteks pemilu adalah menjamin bahwa proses, termasuk aktor yang akan menjalankan tahapan pemilu benar-benar berdiri di atas netralitas dan tidak berpihak.

Karena bertugas menjadi KPPS itu mempunyai tekanan yang tinggi ditambah inikan pemilu serentak jadi kesehjateraan peserta ini perlu diperhatikan.

Pandangan kami Fraksi Demokrat kenapa mendukung KPU, mendukung tanggal 21 Februari, pertama kita akan menghadapi Pilkada, kita perlu KPU itu mempunyai waktu, untuk bisa mendesain Pilkada itu.

Ini ujian yang luar biasa berat karena pertanyaan ini selalu diulang-ulang dalam setiap Pemilu dan Pilkada, yakni bagaimana menjamin fair play. Indikasinya kita tahu seperti money politics, manipulasi suara dan seterusnya selalu berulang setiap Pemilu atau Pilkada.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir dalam men-sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Waktu itu kita mendapatkan ada 2 desain. Desain pertama hasil dari tim kerja bersama yang sudah kita pernah bentuk dan kemudian desain terakhir dari pemerintah. Desain yang pertama 21 Februari untuk Pileg dan Pilpres dan November untuk Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut bahwa Mendagri Tito Karnavian berhalangan hadir pada rapat hari ini. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengatakan bahwa ajakan tersebut masih dalam konteks kebangsaan. Sebab, hanya lewat sumber daya manusia (SDM) unggul NKRI akan maju.

Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua (peserta) rapat menyatakan setuju (Pemilu) tanggal 15 Mei.