Potensi penafsiran ganda terhadap peraturan KPU harus dicegah agar tidak menghambat Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi komisioner KPU dan Bawaslu karena dianggap melanggar Undang-Undang. Alasannya, salah satu anggota Timsel adalah penyelenggara pemilu.

PDIP menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terkait keputusan pemberian izin bagi terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada. Rapat itu dianggap ala `koboi`.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad bersama komisioner Bawaslu mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk segera memasukkan draf RUU Pemilu ke DPR.

RUU Pemilu yang baru dikirim Pemerintah, Jumat (21/10) akan segera dibahas di DPR. RUU tersebut dipastikan akan selesai tepat waktu.

Paripurna DPR telah mengesahkan Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Partai Golkar mempersiapkan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman sebagai pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

PDIP sepakat dengan usulan Partai NasDem soal Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen minimal tujuh persen.

PDIP menilai pemerintah ambidu terkait usulan sistem proporsional terbuka terbatas dalam RUU Pemilu yang diserahkan ke DPR.