Jadi PKS-PKB ini grassroot-nya 11-12 lah, PKB berkuasa penuh di pesantren dan ulama-ulama, ini kalau ketemu ngeri-ngeri sedap. Semua capres nanti akan tertarik serius dengan benda ini.

Kalau memang Pemerintah serius, harusnya Kementerian ESDM dapat menugaskan Inspektur Jenderal bekerjasama dengan BPKP untuk mempersiapkan administrasi dan mengawal proyek ini sejak awal, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

PKS dan PKB sama-sama partai nasionalis yang bercorak Islam.

PKB dan PKS memiliki basis Islam dengan kantong massa berbeda

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, transparansi pemerintah terkait HPP ini diperlukan agar publik tahu permainan harga migor dari tingkat produsen, distributor sampai di tangan masyarakat. Selama ini angka produksi tersebut terkesan tertutup.

Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET (harga eceran tertinggi).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, alasan kenaikan lantaran pemerintah berupaya untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut merupakan bukti nyata inkonsistensi. Terlebih Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas.

Kita ingin agar instansi yang mengeluarkan SIM dan yang melakukan pengawasan alias kontrol nantinya berbeda.

Ingkar janji dan PHP seperti ini, menurut Mulyanto hampir menjadi kebiasaan para pejabat tinggi di negeri ini. Hal yang tidak mendidik dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter.  Hal ini dapat membuat masyarakat putus harapan (hopeless) terhadap perbaikan bangsa ke depan.

Kita membutuhkan kelembagaan yang efektif untuk mengawal berbagai kebijakan migor yang ada. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut lebih dari 10 bulan.