Wakil Ketua Fraksi PKS ini merasa heran melihat kondisi manajemen Pemerintah sekarang ini.  Sudah Kementerian bekerja di luar fungsi yang digariskan, sekarang malah minta tambahan anggaran untuk menjalankan fungsi baru yang tidak “sah” tersebut.

Tapi yang terjadi hingga saat ini, kita seringkali menemukan implementasi di lapangan yang tidak berkesesuaian meski dalam laporannya selalu disebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan sudah diturunkan 20 persen atau bahkan lebih. Yang menjengkelkan, upaya untuk melakukan pengawasan serta evaluasinya terbentur sistem.

Ketimbang mengembangkan bisnis yang nyerempet-nyerempet dengan garapan PLN, seperti listrik dan geothermal, maka bagus kalau Pertamina terus mengembangkan produk-produk substitusi impor migas, seperti biofuel (untuk substitusi solar dan bensin), DME (dimethyl eter) dan gas alam (untuk substitusi LPG) dan ekosistem kendaraan listrik (untuk substitusi BBM).

PKB dan PKS benar-benar resmi berkoalisi.

Jadi PKS-PKB ini grassroot-nya 11-12 lah, PKB berkuasa penuh di pesantren dan ulama-ulama, ini kalau ketemu ngeri-ngeri sedap. Semua capres nanti akan tertarik serius dengan benda ini.

Kalau memang Pemerintah serius, harusnya Kementerian ESDM dapat menugaskan Inspektur Jenderal bekerjasama dengan BPKP untuk mempersiapkan administrasi dan mengawal proyek ini sejak awal, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

PKS dan PKB sama-sama partai nasionalis yang bercorak Islam.

PKB dan PKS memiliki basis Islam dengan kantong massa berbeda

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, transparansi pemerintah terkait HPP ini diperlukan agar publik tahu permainan harga migor dari tingkat produsen, distributor sampai di tangan masyarakat. Selama ini angka produksi tersebut terkesan tertutup.

Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET (harga eceran tertinggi).