Kami mendesak Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk segera mengambil langkah cepat evaluasi izin pertambangan emas di Pulau Sangihe ini. Pemerintah harus hadir untuk memberi rasa aman dan damai bagi masyarakat di daerah tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, selama ini program biodiesel yang pada tahun 2020 dan 2021 mencapai masing-masing sebesar Rp28 triliun dan Rp51,9 triliun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha raksasa sawit, seperti Wilmar Grup, Musim Mas Grup, Apical Grup, Duta Palma Grup, Permata Hijau Grup, Sinar Mas Grup.

Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan. Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor minyakita. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan bahwa naiknya harga BBM dan LPG hanya akan memperlemah daya beli masyarakat yang berujung inflasi tinggi. Hal ini sangat membahayakan ketahanan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan, penurunan harga migor curah, sejak puncaknya pada 4 April 2022 lalu sampai hari ini, hanya sebesar Rp 3.150 per kg atau turun sebesar 15 persen. Bisa dikatakan masih di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg.

Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar, akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng dan lain-lain.

Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu.

Proyek yang belakangan terbengkalai itu sejak awal sudah bermasalah. Proses perencanaan, koordinasi dari pihak-pihak terkait juga tidak berjalan secara matang.

Pemerintah harus segera menerbitkan revisi Perpres terkait pembatasan pengguna BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite tersebut kalau memang serius. Agar upaya yang dilakukan Pertamina saat ini mempunyai payung hukum.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam pandangan fraksi menyampaikan, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi membuktikan rendahnya kemampuan pemerintah untuk memacu di berbagai sektor di dalam perekonomian.