Pemerintah harus mengambil kebijakan secara prudent, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, ketimbang masyarakat umum.
Pemerintah sudah seharusnya menggesa distribusi migor curah ini ke wilayah-wilayah tersebut. Karena sangat kontradiktif. Di satu sisi harga CPO (minyak sawit mentah) dan TBS (tandan buah segar) terus melorot, namun harga migor di wilayah tersebut tidak turun-turun. Tentu ini ada yang salah.
Jika perusahaan sebesar Pertamina saja lalai dalam merawat armadanya apalagi perusahaan lain yang lebih kecil tentunya memiliki potensi yang lebih tinggi lagi.
Pemerintah harus tetap menjaga momentum penurunan harga Migor (minyak goreng) menuju HET (harga eceran tertinggi) seperti sekarang ini di tengah upaya untuk mengerek harga TBS (tandan buah segar) sawit di tingkat petani.
Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN.
Alih-alih memperbaiki tata kelola distribusi BBM dan LPG, yang ada Pemerintah malah menaikan harga BBM dan LPG 3 kg non-subsidi pada 10 Juli lalu.
Kami mendesak Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk segera mengambil langkah cepat evaluasi izin pertambangan emas di Pulau Sangihe ini. Pemerintah harus hadir untuk memberi rasa aman dan damai bagi masyarakat di daerah tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, selama ini program biodiesel yang pada tahun 2020 dan 2021 mencapai masing-masing sebesar Rp28 triliun dan Rp51,9 triliun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha raksasa sawit, seperti Wilmar Grup, Musim Mas Grup, Apical Grup, Duta Palma Grup, Permata Hijau Grup, Sinar Mas Grup.
Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan. Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor minyakita. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan bahwa naiknya harga BBM dan LPG hanya akan memperlemah daya beli masyarakat yang berujung inflasi tinggi. Hal ini sangat membahayakan ketahanan ekonomi nasional.