Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga.

Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO.

PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal.

Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur.

Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal.

Dalam kondisi sekarang saja keluhan dari mereka masih sering terdengar. Apatah lagi nanti kalau pembatasan BBM tersebut benar-benar dilaksanakan dengan metode aplikasi yang rumit.

Ini yang kita khawatir dari awal tentang politisasi iptek, dimana riset diarahkan untuk membenarkan atau mendukung klaim politik. Bila dibiarkan seperti ini lembaga riset akan mandeg dan tidak produktif. Karena itu dari awal saya tidak setuju, ketua dan anggota dewan pengarah dari parpol.

Pemerintah tidak bisa serta-merta menaikan harga BBM, LPG dan listrik subsidi karena dapat dipastikan akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik. Sehingga Pemerintah sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru.

Berikan edukasi kepada masyarakat tentang medium penularan, cara pencegahan, dan faktor yang bisa memicu terjangkitnya penyakit cacar monyet. Langkah preventif harus lebih diutamakan mengingat masih minimnya sosialisasi mengenai penyakit ini.

Pemerintah Indonesia perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Malaysia yang mampu memberikan subsidi minyak goreng, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakatnya.