Sehingga untuk memenuhi asas keadilan, Kemenhub perlu menghitung secara cermat terlebih dahulu keuntungan bersih yang diperoleh pengemudi baru kemudian ditentukan besaran prosentase pemotongan untuk biaya sewa aplikasi.

Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional  BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM.

Fraksi PKS mengingatkan bahwa BPS mencatat inflasi bulan Mei disumbang salah satunya dari tariff angkutan udara. Dimana secara umum sektor transportasi menyumbang 0,08 persen terhadap inflasi, kedua tertinggi setelah sektor makanan, minuman dan tembakau.

Ini kan dua hal yang berbeda meskipun terkait. Oleh karena itu, pengusaha batubara yang mendapat penugasan dari Kementerian ESDM tidak boleh menunda-nunda kontrak dengan PLN, apalagi dengan alasan menunggu terbentuknya BLU.

Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga.

Pemerintah harus memperberat besaran kompensasi bagi pengusaha yang tidak mau kontrak dengan PLN dan harus bersikap tegas kepada pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO ini. Kalau kompensasinya rendah, mereka lebih pilih bayar kompensasi dari pada mematuhi DMO.

PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal.

Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur.

Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal.

Dalam kondisi sekarang saja keluhan dari mereka masih sering terdengar. Apatah lagi nanti kalau pembatasan BBM tersebut benar-benar dilaksanakan dengan metode aplikasi yang rumit.