Syaratnya asalkan tidak menggunakan dana APBN.

Tito menyebutkan sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak sangat tergantung dengan anggaran, baik melalui APBD maupun APBN

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) harus transparan.

DPR RI Puan Maharani menerima kedatangan Pimpinan BPK dalam rangka Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan BPK RI. Pertemuan dilaksanakan di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV kompleks Parlemen RI di Jakarta.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunya pembagian beban bersama antara pemerintah dan BI dalam membiayai program PEN Tahun 2020. Pasalnya, besarnya alokasi anggaran mencapai Rp 905,10 triliun tidak bisa ditanggung oleh Pemerintah sendiri.

Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Banggar DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak, semua indikator asumsi dasar ekonomi makro sudah diusulkan Banggar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta agar seluruh BUMN yang mendapat anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus memaksimalkan betul kinerja mereka hingga waktu yang ditentukan.

Banggar DPR memberikan apresiasi atas program-program yang disampaikan empat Kemenko. Program dan kebijakan yang disampaikan empat Kemenko dinilai sangat strategis untuk menyukseskan pembangunan Indonesia tahun 2021.

Kementan intensif mendorong penanaman bawang merah sekaligus memberikan stimulus APBN di daerah-daerah pengembangan baru.