Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan masih banyak kekurangan yang harus dicapai oleh pemerintah, terutama dalam sektor pendapatan negara maupun pertumbuhan ekonomi.

Kurun 3 tahun terakhir Kementan terus berupaya menggeliatkan bawang putih nasional melalui skema APBN, wajib tanam importir dan swadaya petani.

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 saat menyusun APBN 2021.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengarahkan APBN 2021 pada pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya.

Anggaran yang disiapkan adalah Rp28,5 triliun terdiri dari melalui APBN untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji

Menurutnya, dana yang berasal dari APBN tidak boleh dan tidak  seharusnya masuk ke dalam rekening pejabat.

Jokowi menegaskan  setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi.

Komisi VI DPR RI menyetujui rencana Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 151,10 triliun dan untuk disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Banggar DPR RI melaporkan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.