Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pembahasan usulan pergantian Hakim MK di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (26/1).

Pernyataan itu disampaikan Wamentrans usai menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing.

BKSAP memandang isu-isu ini mencerminkan kompleksitas tantangan global yang menuntut pendekatan diplomasi aktif dan berimbang.

Ini sebagai bentuk kepedulian kami, rasa kemanusiaan kami terhadap para korban bencana di Aceh Tamiang. Sedikit banyaknya, kami berharap bisa bermanfaat.

Ini bukan soal kepentingan pribadi. Tugas kami hanya lima tahun, dan harus digunakan untuk menghasilkan yang terbaik bagi negara dan daerah.

Itulah mengapa kita harus memulai dari gambaran global. Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama untuk menegakkan martabat manusia.

Semangat yang sudah digaungkan oleh pimpinan DPR bahwa kita memasuki fase transformasi itu bukanlah sebuah basa-basi, bukan sekadar idiom dalam komunikasi.

Transisi menuju energi bersih tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik.

Sejak tiba di Seoul, kami rasakan keramahan Korea yang hangat dan tulus, cermin persahabatan erat antara Indonesia dan Republik Korea.