Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan empat orang tersangka.

Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara.

Kemenhub menyampaikan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada 2027.

Kita tentu mengapresiasi langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi.

Komisi III juga meminta Propam dan Wassidik Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh Polres Lombok Tengah.

Mahfud menilai langkah itu perlu dilakukan agar proses penanganan perkara Febrie dapat berjalan sesuai dengan KUHAP.

Mahfud menilai langkah itu bukanlah pelimpahan perkara, melainkan penyerahan kelanjutan penyidikan.

Pelimpahan barang bukti dilakukan sebagai tindak lanjut setelah penanganan perkara diserahkan ke Kejagung pada Sabtu 11 Juli 2026.

Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tiga perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, kepada Kejaksaan Agung.

Polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU.