Djuyamto dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi dalam perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO.

Kemenkes menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat peran Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan.

Artinya, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh perwira Polri aktif, sepanjang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, masih sah secara hukum

Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi kerja jurnalistik

Sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers

Informasi yang saya dapatkan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden.

Hakim nonaktif Djuyamto mengajukan upaya banding usai divonis bersalah dalam kasus suap terkait putusan lepas terhadap tiga korporasi dalam perkara ekspor CPO.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dinilai melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rangkap jabatan

Informasi yang saya terima, Pemerintah melalui Mensesneg telah menyatakan menerima putusan MK. Jadi kita serahkan prosesnya kepada pemerintah.