Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Kalau itu menjadi putusan mahkamah konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sebab apa pun ceritanya, anggota polisi yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu mereka sudah dididik oleh negara.

Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan.

Ya kita hormati yang menjadi keputusan MKD dan akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut.

Istilah komersial itu sangat luas dan berpotensi ditafsirkan semaunya oleh aparat atau pejabat di lapangan.

Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni menerima putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara lapang dada.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat. Sanksi nonaktif terhitung sejak dinonaktifkan oleh masing-masing parpol.