Sudah lewat beberapa tahun, pejabat Dirjen merangkap sebagai PLT Gubernur Babel. Kemudian Pejabat Ditjen ini kosong, setelah yang bersangkutan pensiun. Yang ada hanya PLT Dirjen Minerba, yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil tanggung jawab dan kebijakan strategis. Akibatnya kinerja Ditjen Minerba ini lemah

Saya yakin Tim TMC BRIN, yang sebelumnya BPPT, bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Selama ini Tim TMC BRIN diakui andal dalam merekayasa hujan buatan.

Kementerian Perindustrian jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak menanggapi keluhan ini. Segera kirim tim pemeriksa ke pabrik produksi rangka eSAF.

Menurut dia, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik. Terlebih berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.

Ada sinyal bahwa demand kita terus naik namun produksi tetap. Karena itu Pemerintah harus berhati-hati memutuskan kebijakan ekspor gas ini. Jangan sampai kebutuhan gas domestik kita malah tidak terpenuhi.

Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak Pemerintah. Jangan juga Menko Marves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait.

Kami belum tahu persis apakah skema JETP ini, secara garis besar target-targetnya sudah tercakup dalam RUPTL 2021-2030, sehingga lebih bersifat teknis dari realisasi investasi transisi energi yang sudah direncanakan. Atau berupa skema baru yang bersifat komplementatif atas rencana yang sudah ada.

Jangan sampai kita tergantung, didikte atau dicampurtangani oleh pihak asing, apapun alasannya.

Pemerintah tidak boleh menganggap enteng masalah lingkungan ini. Karena dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya terkait bagi pelestarian lingkungan tapi juga menyangkut ke masalah kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melihat semua aspek untuk mencari jalan keluar dari masalah ini.

Karut-marut pertambangan nikel akhir-akhir ini sudah mencapai stadium darurat. Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh menata kelembagaan Pemerintah dalam urusan tambang ini, baik dalam tataran pengelolaan maupun pengawasan. Ditjen Minerba Kementerian ESDM perlu ditata secara serius.