Ketimbang menuduh dan buka front dengan partai politik yang belum tentu benar, sebagai Komisaris Utama Pertamina, dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, sebaiknya Ahok fokus menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Karena hingga saat ini program tersebut belum memberikan hasil optimal bagi pendapatan negara. Yang ada malah Pemerintah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel ini.

Pertamina harusnya peka proses sosialisasi seperti ini. Kepentingan DPR adalah ingin menjamin setiap kebijakan yang berlaku bagi masyarakat memang baik, bukan untuk menyulitkan apalagi untuk merugikan.

Soal penyederhanaan perizinan ini akan menjadi insentif yang besar bagi para investor hulu migas, selain insentif fiskal yang mereka terima selama ini. Apalagi terkait dengan penyerderhaan perizinan penggunaan lahan. Ini akan sangat membantu sekali bagi investor.

Secara etika bisnis juga terlihat kurang elok, karena perusahaan milik Menteri dan keluarganya ikut terlibat. Pak Luhut sebagai Menko Marvest, yang sangat vokal terhadap proyek ini, diketahui terafiasi dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Karenanya selayaknya, Pemerintah tidak perlu ikut cawe-cawe dalam proyek ini.

Komisi VII DPR RI berharap program ini benar-benar dapat terlaksana sesuai rencana. Jangan sampai program yang sudah bagus dan disetujui itu mandeg karena kendala teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan.

Pertamina dan BPH Migas harus gerak cepat menyelidiki perkara ini. Bila perlu libatkan aparat penegak hukum untuk membantu penyelidikan. Sebab ada kemungkinan pencemaran ini berasal dari tangki BBM ilegal.

Kita patut curiga motif apa yang membuat Pemerintah akan mengimplementasikan program ini. Karena nyatanya Industri bioetanol lokal, salah satu bahan pembuatan Pertamax 92 Green, belum memungkinkan.

Ini potensi yang sangat besar bagi bisnis karbon di masa depan. Tidak banyak negara di dunia, apalagi di Asia yang memiliki keunggulan geologi seperti kita. Namun ada beberapa catatan penting yang tetap harus menjadi perhatian kita.

Pertamina harus bisa memastikan penyebab pencemaran tersebut agar bisa segera dicarikan solusinya. Kasihan masyarakat karena tidak dapat memperoleh air bersih karena sumur yang biasa digunakan tercemar BBM.