Nikel sebagai SDA strategis dan kritis sudah seharusnya dieman-eman. Masak yang kita ekspor berupa NPI (nickel pig iron) dan Fero Nikel, yang kandungan nikelnya hanya sekitar 4-10 persen. Ini kan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

Agar fair BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel ini. Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal.

Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi. Sehingga apa yang disampaikan Presiden tepat dan akurat. Apalagi terkait jawaban Presiden terhadap kritik dari seorang ekonom senior. Inikan kritikan ilmiah dari ekonom yang sarat data. Jadi jawabannya harus matang. Menurut saya, Presiden blunder.

Kejagung jangan tebang pilih mengusut kasus ini. Sikat semua pejabat yang terindikasi terlibat dalam perkara ini, termasuk pada atasannya pejabat eselon I yang ditahan.

Dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI juga akan memanggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus-kasus ini.

Ini langkah yang tidak relevan dalam rangka membangun ketahanan energi nasional, apalagi dikaitkan dengan NDC (national determined contribution) 2030 dan program NZE (net zero emmision). Ini namanya pembangunan yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan bangsa (national interest).

Mulyanto minta Menteri ESDM mengikuti poin-poin kesepakatan dengan DPR dan tidak membuat keputusan sepihak. Sebab kalau ini terjadi maka akan merusak hubungan kerja Eksekuti-legislatif yang ada secara ketatanegaraan.

Rencana larangan ekspor gas jangan sekedar wacana dan omong-omong belaka. Pemerintah harus punya rencana kerja yang terukur terkait pengelolaan gas nasional.

Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik.  Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kunjungan saya ke Inalum baru-baru ini, yang juga mengadakan FGD dengan pihak Inalum dan PLN, meyakinkan saya soal peningkatan demand listrik di Sumatera Utara tersebut.