Logikanya begini, orang terkaya di Indonesia saja kekayaannya tidak sampai Rp. 300 triliun, tapi anggaplah yang melakukan itu orang terkaya di Indonesia, apakah masuk akal dia serahkan seluruh hartanya sehingga dia tidak punya uang sepeserpun untuk dikelola PT. Taspen demi kampanye capres?

Menurut dia, pidato yang disampaikan Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Hutabarat sangat tegas. Salah satunya terkait motif Irjen Ferdy Sambo melakukan perbuatan tersebut karena marah seteleh mendengar laporan dari istrinya dan dianggap telah menciderai harkat dan martabat keluarga.

Ini tentu aneh, karena semua yang terjadi saat ini murni kerja pihak kepolisian, bukan pihak lain. Apakah Benny tidak mengikuti atau memang dia tidak mengerti masalahnya?

Dari pernyataan ini, cuma ada dua kemungkinan, senatornya yang bodoh sehingga bicara dengan data yang tidak akurat, atau memang Australia mau mem-framing bahwa selain di bandara dan di salah satu toko daging ditemukan ada virus PMK, di tempat lain, Australia bersih dari virus.

Perdebatan ini tidak akan selesai jika masih gunakan pola lama. Kenapa tidak manfaatkan teknologi? Gunakan aplikasi seperti YouTube untuk tempat karaoke, di mana setiap diputar otomatis terhitung. Untuk konser atau di live di kafe, gunakan seperti kita memesan makanan di aplikasi Gojek.

Tentu aneh mempertanyakan hal ini, karena sikap DPR diam artinya menghormati proses hukum. Yang perlu dipertanyakan adalah sikap Mahfud MD yang terlalu berisik dan begitu berlebihan bahkan tampak melampaui kewenangan para penyidik.

Pihak kepolisian masih on the track, Kapolri Listyo Sigit Prabowo masih komit untuk polisi yang presisi dan akan mengungkap kasus secara transparan. Kasus masih terus diproses, mari dipantau bersama bukan menjadi hakim bersama.

Sayangnya ada segelintir Politisi bukannya meluruskan malah mengikuti narasi yang dibangun oleh para makelar politik tersebut, Sehingga anak bangsa saling membenci.

Keinginan agar Jokowi 3 periode sebenarnya bisa terwujud dan memiliki legalitas, tanpa harus melakukan amandemen UUD 45 dan merevisi UU Pemilu. Cukup Jokowi maju di Pemilu 2024 sebagai Cawapres, maka keinginan agar Jokowi 3 periode bisa terwujud.

Perusahaan aplikasi tidak menghormati, meremehkan dan mau kangkangi negara ini, mereka tidak mau patuhi regulasi. Seharusnya kita marah sama mereka bukan malah marah sama pemerintah. Mereka seenaknya meremehkan negara kita, kenapa kita jadi membela mereka?