Tujuan penggunaan aplikasi MyPertamina agar subsidi tepat sasaran. Saya yakin semua juga sepakat bahwa subsidi harus tepat sasaran, yang dipermasalahkan hanyalah cara. Tapi yang pasti, cara sebelumnya tidak berhasil karena banyak kendaraan yang tidak masuk kategori subsidi membeli bahan bakar subsidi.

Untuk ganja yang tingkat bahayanya lebih rendah dari morfin, apalagi berasal dari tumbuhan alami, tentu akan lebih mudah diizinkan untuk medis.

Suara rakyat yang paling benar itu adalah hasil Pemilu dan Pilkada. Siapa yang terpilih, itulah hasil riil dari suara rakyat, bukan klaim kelompok pendukung calon tertentu atau klaim dari pihak yang mengajukan judicial review ke MK.

Ketika Presiden Jokowi turun langsung terlibat dalam perdamaian Rusia dan Ukraina, seharusnya kita bangga, karena membawa nama Indonesia. Sayangnya, ada beberapa pihak yang menanggapi secara negatif, seolah-olah yang dilakukan oleh Presiden adalah tindakan tercela.

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meminta pemerintah Malaysia membuat pernyataan dan mengurus warganya yang sedang tersesat dengan pernyataan sesatnya itu, karena bisa membuat gejolak yang akhirnya merusak hubungan baik Indonesia Malaysia.

Saat ini yang paling berisik adalah pihak yang sama sekali tidak punya kewenangan. Bahkan sampai ada yang mendikte partai politik. Mereka bersikap dan berstatement melebihi partai politik.

Teddy juga mengajak elemen masyarakat secara serentak menantang sikap dari pimpinan organisasi dan partai buruh apabila nantinya aksi mogok kerja jutaan buruh benar dilakukan.

Saya malah senang dan menantang para buruh yang menjadi pengikut organisasi dan partai buruh untuk merealisasikan hal itu, jangan hanya bacot gede nyalinya gak ada.

Sebelum reshuffle, ada gerombolan yang sibuk plot berbagai nama dengan berbagai penilaian, sangat berisik, walaupun tidak memiliki kewenangan apapun. Setelah Reshuffle dilakukan, ada gerombolan yang berisik dan sibuk mengkritik para menteri baru. Ini jelas ngawur, orang belum kerja kok sudah dikritik?

Mulai bulan Juli 2022 mendatang, kelas layanan 1, 2, dan 3 BPJS akan dilebur menjadi kelas rawat inap standar (KRIS). Selanjutnya, iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan dengan besarnya gaji peserta.