News

Indonesia Desak Dunia Perbaiki Ketimpangan Akses Pendanaan Iklim

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mendesak dunia memperbaiki ketimpangan akses pendanaan iklim
Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (Foto: Kementerian LH)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mendesak dunia memperbaiki ketimpangan akses pendanaan iklim. Negara berkembang tidak seharusnya hanya dibebani tuntutan pengurangan emisi tanpa dukungan pembiayaan, teknologi, dan penguatan kapasitas yang memadai.

Desakan itu disampaikan Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan delegasi negara-negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Diaz menyoroti belum meratanya kemajuan aksi iklim global. Ketika emisi dunia masih meningkat, negara berkembang justru menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendanaan iklim dan dukungan teknis.

​“Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya,” kata Wamen Diaz dalam keterangan resmi dikutip Minggu (22/11).

​Sebagai mekanisme evaluasi kolektif lima tahunan yang diamanatkan Perjanjian Paris (Paris Agreement), Global Stocktake memegang peran krusial dalam mengukur sejauh mana dunia berada di jalur yang tepat untuk menahan laju kenaikan suhu bumi.

Berkaca dari pengalaman Indonesia saat mengintegrasikan hasil GST pertama (GST-1) ke dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), Wamen Diaz mengkritisi kecenderungan global yang terlalu berat sebelah pada tuntutan pengurangan emisi tanpa diimbangi komitmen pendanaan yang setara.

​“Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit,” ungkap Wamen Diaz.

​Menjaga Keseimbangan dan Prinsip Keadilan Iklim

​Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa proses GST-2 harus menjadi momentum koreksi untuk menghadirkan keseimbangan sejati antara mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas.

Seluruh instrumen tersebut wajib berlandaskan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapabilitas masing-masing negara (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/ CBDR-RC).

​“Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” jelas Wamen Diaz.

​Peluncuran GST-2 ini menjadi pijakan awal bagi komunitas internasional untuk memetakan kesenjangan aksi iklim secara komprehensif. Bagi Indonesia, keberhasilan GST-2 tidak diukur dari seberapa tinggi target yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa nyata arus pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas mengalir untuk menopang aksi iklim berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Terkini