Jakarta, Jurnas.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono menyambut positif usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyajikan menu ikan minimal dua kali dalam sepekan. Dukungan tersebut disampaikan Trenggono saat ditemui di sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Menurut Trenggono, BGN melihat gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Ikan dinilai sebagai salah satu sumber protein penting yang diperlukan dalam mendukung upaya intervensi gizi.
“Yang jelas BGN menyambut positif untuk kegiatan ini. Namanya ikan, itu kan salah satu protein yang dibutuhkan untuk intervensi gizi, ya,” ujar Trenggono.
Trenggono menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan penyajian menu ikan minimal dua kali dalam sepekan masih akan diatur lebih lanjut oleh pihak terkait. Meski demikian, ia menekankan bahwa pengaturan menu di dalam program MBG tidak akan terbatas pada ikan semata.
Komoditas protein hewani lain, seperti ayam dan telur, juga harus masuk dalam pengaturan menu MBG agar kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi secara seimbang.
“Jadi, bukan hanya ikan saja soalnya, misalnya ada telur, kemudian ayam dan sebagainya, itu adalah gizi yang terbaik untuk anak-anak, ya,” kata Trenggono.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP Yudi Nurul Ihsan. Yudi memaparkan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Gemar Makan Ikan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan sedikitnya dua kali dalam seminggu.
Mengacu pada regulasi tersebut, Yudi mengajak dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasukkan menu ikan ke dalam hidangan MBG. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kebiasaan makan ikan sejak dini sekaligus memperkuat asupan gizi anak-anak.
Selain mendorong penyajian menu, Yudi menegaskan komitmen Ditjen PDSPKP untuk mengawal secara terstruktur agar mutu produk perikanan tetap terjaga. Pengawalan tersebut mencakup tata kelola penanganan bahan pangan agar tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat.
“Selain itu, agar dapat terjaga penanganannya, sehingga aman dan baik untuk dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, dan tentunya dengan beragam menu yang kekinian,” ujar Yudi.


















