Jakarta, Jurnas.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo menilai rencana pemerintah menyiapkan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, sebagai habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) belum layak direalisasikan.
Dia mengingatkan pemindahan satwa langka tersebut berisiko menimbulkan gangguan kesehatan serius hingga kematian.
Menurut Wisnu, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten selama ini telah terbukti menjadi habitat yang sesuai bagi Badak Jawa. Kawasan tersebut menyediakan tumbuhan bawah sebagai sumber pakan, air, serta kubangan lumpur yang dibutuhkan badak untuk menjaga suhu tubuh dan kelembapan kulit.
Bahkan, populasi Badak Jawa di Ujung Kulon mampu bertahan melewati letusan besar Gunung Krakatau pada 1883. Karena itu, pemindahan ke kawasan baru yang belum teruji justru berpotensi menambah ancaman bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.
“Memindahkan satwa liar tidak sama seperti memindahkan benda mati. Satwa liar terikat erat dengan ekosistemnya, mulai dari ketersediaan pakan alami hingga tumbuhan obat yang secara naluriah mereka konsumsi untuk menyembuhkan diri sendiri (self-medicated animal behavior). Kalau dipaksakan pindah ke habitat baru yang belum teruji kelayakannya, risikonya bisa fatal dan berujung kematian,” kata Wisnu dalam keterangan tertulis dikutip dari laman UGM, Minggu (22/11).
Risiko stres hingga penularan penyakit
Lebih lanjut, pakar kesehatan satwa liar ini memaparkan sejumlah risiko medis dan fisiologis serius apabila proses translokasi dilakukan tanpa kesiapan matang. Mulai dari stres berat akibat penangkapan dan pembiusan, gangguan fisiologis selama perjalanan jauh, hingga ancaman paparan patogen penyakit baru akibat interaksi dengan satwa lokal di Alas Purwo seperti banteng, rusa, babi hutan, dan macan tutul.
Ia mencontohkan kasus kematian seekor Badak Jawa bernama Mustofa pada November 2025 lalu setelah menjalani proses pemindahan di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri akibat komplikasi penyakit kronis pada organ dalam.
Dengan jumlah populasi yang sangat kritis yakni tercatat di bawah 100 ekor oleh Kementerian Kehutanan pada 2025, bahkan diperkirakan kurang dari 50 individu berdasarkan penilaian Asian Rhino Specialist Group IUCN pada 2026. Padahal ada kemungkinan setiap kegagalan translokasi dapat mempercepat kepunahan spesies endemik tersebut.
Habitat kedua Badak Jawa harus melalui kajian menyeluruh
Apabila pemerintah tetap ingin mengkaji opsi habitat kedua untuk jangka panjang, Wisnu menekankan perlunya kajian komprehensif lintas disiplin yang mencakup daya dukung habitat sepanjang musim, kesesuaian subspesies tanaman pakan, protokol biosekuriti ketat, hingga dukungan sosial masyarakat setempat.
“Hingga saat ini penelitian spesifik mengenai biologi dan kesehatan Badak Jawa di alam liar masih sangat terbatas, sementara masa kebuntingannya mencapai 15 hingga 16 bulan sehingga laju reproduksinya lambat. Jadi, habitat kedua di Alas Purwo belum bisa dianggap siap sebelum seluruh prasyarat ekologis dan medisnya dipastikan aman,” jelasnya.
Kearifan lokal Masyarakat Ujung Kulon
Terkait penolakan warga lokal dan masyarakat adat Baduy, Wisnu memandang bahwa secara filosofis dan sosiologis masyarakat sekitar Ujung Kulon selama ini justru memiliki kearifan lokal yang turut menjaga kelestarian badak, sedangkan kasus perburuan liar umumnya dilakukan oleh oknum pendatang karena motif ekonomi.
Sebagai langkah konkret, Wisnu merekomendasikan lima prioritas utama penyelamatan Badak Jawa secara in-situ di Taman Nasional Ujung Kulon, yakni memperketat patroli kawasan dan penegakan hukum terhadap pemburu liar, menjaga serta memulihkan vegetasi tumbuhan pakan alami.
Kemudian, menambah pemasangan kamera jebak (camera trap) untuk memantau kesehatan dan kelahiran individu baru, mengantisipasi penularan parasit seperti Trypanosoma dari ternak kerbau warga di sekitar kawasan penyangga, serta menyiapkan kajian mitigasi bencana secara ilmiah.



















