News

Soroti Ujung Kulon, Rieke Diah Desak Tertibkan Hierarki Aturan

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah mendesak pemerintah menertibkan hierarki peraturan menyusul pertentangan Kepmen ESDM dan  Perpres terkait Ujung Kulon.
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Rieke Diah Pitaloka. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan kementerian dan lembaga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rieke secara khusus menyoroti persoalan kawasan konservasi Ujung Kulon yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2025. 

Ia mempertanyakan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65 Tahun 2026 yang dinilainya berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres tersebut.

Persoalan itu disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Plt. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Rieke, pemerintah harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan. Ia menegaskan, kebijakan teknis yang diterbitkan kementerian tidak boleh mengesampingkan ketentuan yang telah diatur melalui Perpres.

“Mana bisa Kepmen melawan Perpres, Pak? Batalkan, Pak. Batalkan, Pak… cabut Perpres, Kepmen, semua yang menurut saya hanya melemahkan power presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” ujar Rieke.

Ia menjelaskan, persoalan Ujung Kulon tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga menyangkut konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan. Menurutnya, setiap produk kebijakan harus disusun dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan pertentangan.

Selain persoalan Ujung Kulon, Rieke turut meminta KSP dan Bakom RI mencermati keselarasan regulasi dalam pelaksanaan program ekonomi kerakyatan dan kelembagaan, termasuk kebijakan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa gagasan pembangunan harus tetap berlandaskan konstitusi. Karena itu, aturan teknis di tingkat kementerian maupun lembaga harus mendukung kebijakan pemerintah, bukan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rieke berharap KSP dan Bakom RI dapat memperkuat pengawalan terhadap kebijakan pemerintah agar seluruh regulasi berjalan selaras. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berlangsung konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terkini

ASDP Siapkan 53 Kapal dan Diskon Tarif Nataru
ASDP Siapkan 53 Kapal dan Diskon Tarif Nataru
Jum'at, 20/Nov/2026 19:18 WIB
Stihat Band Hadir dengan Janji Yang Pudar
Stihat Band Hadir dengan Janji Yang Pudar
Jum'at, 20/Nov/2026 18:52 WIB