News

NasDem Dukung Badan Pengawas Perampasan Aset

NasDem menyetujui RUU Perampasan Aset dan mendukung badan pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). (Foto: Fraksi NasDem)

Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Namun, NasDem mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan aturan tersebut agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.

Sikap Fraksi NasDem itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan mengikuti jalannya pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, menyatakan menerima dan menyetujui RUU ini untuk dibawa ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang," kata Rudianto membacakan pandangan fraksi.

NasDem, dilanjutkan Rudianto, berharap regulasi tersebut nantinya menjadi landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam penanganan aset hasil tindak pidana. Mekanisme identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga pengembalian aset harus berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Hasil perampasan aset harus memberikan manfaat bagi negara maupun korban tindak pidana,” jelasnya.

Salah satu poin yang mendapat perhatian NasDem adalah pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan proses perampasan hingga pengelolaan aset berjalan dalam pengawasan.

"Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset," kata Legislator Dapil Sulsel I ini.

Menurutnya, keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menutup ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai instrumen pemberantasan tindak pidana justru digunakan untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu aktivitas ekonomi yang sah.

"Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sah," tegas Rudianto.

Rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej serta Kementerian Sekretariat Negara.

Setelah disetujui pada tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat II.

Terkini

NasDem Dukung Badan Pengawas Perampasan Aset
NasDem Dukung Badan Pengawas Perampasan Aset
Rabu, 18/Nov/2026 18:50 WIB