Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana tidak cukup diukur dari kemampuan negara melakukan penyitaan. Mekanisme pemulihan aset juga harus diatur secara cermat agar nilai ekonomis barang yang disita tetap terjaga hingga proses perampasan dan pemulihan selesai.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, aset yang telah disita atau diketahui sedang dalam proses hukum berpotensi mengalami penurunan nilai jual. Persepsi negatif terhadap status hukum suatu aset dapat memengaruhi nilai ekonomisnya, sehingga perlu ada mekanisme untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
“Pemulihan aset ini kan kalau disita dan sudah ketahuan itu sudah diproses pidana atau diproses di perampasan aset, pasti harganya turun. Oh, ini barang enggak benar, gitu ya,” ujar Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada Selasa, 10 November 2026.
Ia mempertanyakan mekanisme yang dapat diterapkan agar nilai aset tidak merosot selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, negara perlu memastikan aset yang telah diamankan tetap memiliki nilai ekonomis sehingga manfaat pemulihannya tidak berkurang.
“Ini bagaimana caranya supaya aset ini tidak turun sedemikian rupa sehingga masih kita punya nilai?” tanyanya.
Untuk memperkaya pembahasan, Safaruddin juga meminta para narasumber menjelaskan konsep pemulihan aset yang diterapkan di sejumlah negara. Ia menyinggung praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan mekanisme yang tepat bagi Indonesia.
“Bagaimana kira-kira pemulihan aset ini, apakah kita meniru ada yang sudah itu ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, seperti apa kira-kira konsep yang disampaikan, ditawarkan,” ungkapnya.
Mengakhiri pernyataan, Safaruddin berharap pengalaman negara lain tersebut dapat menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI dalam mendalami pengaturan pemulihan aset melalui RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dengan demikian, tandasnya, pengaturan yang disusun tidak hanya memastikan aset hasil tindak pidana dapat dirampas negara, tetapi juga menjamin nilai ekonomisnya tetap terpelihara hingga proses pemulihan dilakukan.
