Jakarta, Jurnas.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wapres kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat pengunduran diri itu disebut diserahkan Gibran saat bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11) sore.
Dengan kabar tersebut, isu pengunduran diri maupun kekosongan jabatan wapres sebelum masa jabatan berakhir mengemukakan aturan hukum dan tata cara ketatanegaraan yang wajib ditempuh.
Berdasarkan aturan konstitusi, pengisian kekosongan posisi Wapres tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan mengenai mekanisme penggantian Wapres diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Selain itu, rincian teknis pelaksanaan pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti tercantum dalam Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Kekosongan jabatan Wapres dapat terjadi apabila pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya.
Jika kondisi tersebut terjadi, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Seluruh proses pemilihan tersebut wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Berikut adalah tahapan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong berdasarkan aturan perundang-undangan:
1. Penentuan Jadwal Sidang oleh MPR
Setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan rapat gabungan paling lambat 3 x 24 jam untuk menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan. Sidang paripurna tersebut diselenggarakan paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan.
2. Presiden Mengajukan Dua Calon
Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan beserta daftar persyaratan calon Wapres kepada Presiden paling lambat 3 x 24 jam setelah rapat gabungan. Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua nama calon Wapres beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna.
Paling lambat 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengusulan calon oleh Presiden tersebut, MPR menggelar rapat gabungan untuk membentuk tim verifikasi.
3. Pemeriksaan Dokumen dan Verifikasi Calon
Tim verifikasi yang beranggota paling banyak 5 persen dari anggota MPR bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon dalam waktu paling lama 7 hari. Jika ditemukan dokumen yang belum lengkap, Presiden diberi waktu perbaikan paling lambat 4 hari sebelum sidang paripurna.
4. Pemilihan dalam Sidang Paripurna
Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan sebelum pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, calon yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang paripurna ditetapkan sebagai Wapres terpilih. Apabila perolehan suara imbang, pemungutan suara diulang satu kali; jika tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu calon untuk mengisi jabatan Wapres.
5. Penetapan dan Pelantikan
Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Wapres terpilih kemudian dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna sesuai tata cara pelantikan resmi.
Sementara itu, apabila jabatan Presiden dan Wapres mengalami kekosongan secara bersamaan, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pelaksana tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Dalam waktu paling lambat 30 hari, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih pasangan Presiden dan Wapres baru dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
