News

Dasco Minta Koalisi Buruh Tak Terpengaruh Narasi Negatif di Medsos

Koalisi buruh jangan teralihkan narasi negatif yang beredar di media sosial. Gerakan harus tetap mengutamakan perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja
Pertemuan perwakilan koalisi buruh dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Koalisi menilai proses penyusunan regulasi tersebut mencerminkan sinergi antara parlemen dan gerakan buruh.

Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan perwakilan koalisi buruh dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). 

Pertemuan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dasco mengatakan, pertemuan itu menjadi ruang bagi perwakilan buruh untuk menyampaikan terima kasih sekaligus aspirasi dan masukan terkait pemberlakuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Kami pimpinan DPR menerima kawan-kawan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang menyampaikan terima kasih karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 itu sudah disahkan dan dinyatakan berlaku," ujar Dasco seusai pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco mengingatkan koalisi buruh agar tidak teralihkan oleh berbagai narasi negatif yang beredar di media sosial. Dia meminta gerakan buruh tetap mengutamakan perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan," tegasnya.

Dasco menambahkan, DPR berkomitmen menjaga komunikasi dengan pemerintah, kalangan pekerja, serta pengusaha. Sinergi seluruh pihak dinilai penting untuk mendorong kondisi perekonomian nasional yang semakin baik.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, keterlibatan gerakan buruh dalam proses pembahasan menjadi salah satu alasan koalisi mengapresiasi kerja sama dengan DPR. Dia berharap komunikasi dan sinergi tersebut tidak berhenti setelah undang-undang disahkan.

"Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, 90 persen kekuatan buruh yang ada di koalisi ini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Pak Dasco, khususnya, dan seluruh pimpinan DPR yang sangat luar biasa," kata Andi Gani mewakili koalisi.

Andi Gani juga menegaskan gerakan buruh akan senantiasa setia kepada konstitusi.

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/10).

Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang antara lain memerintahkan pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Terkini

Komisi I DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas
Komisi I DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas
Rabu, 18/Nov/2026 14:13 WIB