Jakarta, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat komitmen antikorupsi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diwujudkan melalui penugasan dua pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan di lingkungan BGN.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan apresiasi atas dukungan KPK dalam membangun sistem yang bersih, efektif, dan profesional.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan BGN. Ini adalah langkah kami untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat.
Penempatan Pejabat Strategis KPK di BGN
Dua personel berpengalaman dari KPK resmi bergabung untuk mengisi posisi strategis di BGN, yaitu:
- Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini mengemban tugas sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II di Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
- Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Sudaryono menambahkan, BGN berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Terbuka Terhadap Rekomendasi Antikorupsi
BGN menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi dari KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG.
Seluruh rekomendasi tersebut akan dijadikan acuan penting untuk menyempurnakan mekanisme pengawasan internal.
"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk membenahi dan menyempurnakan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," jelasnya.
Pastikan Program Tepat Sasaran dan Bersih
Mengingat besarnya cakupan dan manfaat Program MBG bagi anak-anak Indonesia, Sudaryono menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program harus berjalan beriringan dengan pengendalian risiko yang ketat.
"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," tuturnya.
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), BGN akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga agar setiap perbaikan dapat ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan.
"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas," tutup Sudaryono.
