Jakarta, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas cakupan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat tambahan di berbagai wilayah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penambahan dapur MBG ini tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan semata. Pihaknya memastikan setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan manfaat nyata yang selaras dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah operasional masing-masing.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujar Agustina dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11).
Dalam proses aktivasi, kesiapan operasional menjadi faktor pertimbangan utama yang sangat ketat. Hal ini mencakup kelengkapan fasilitas infrastruktur pendukung, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kemampuan dalam memproduksi dan menyalurkan makanan sesuai tata kelola keamanan pangan yang ketat.
Selain itu, pemenuhan standar kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban mutlak. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan bagi masyarakat.
Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi yang menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Memasuki bulan November, ekspansi berlanjut melalui penambahan 953 SPPG baru, dan BGN berencana melanjutkan pembukaan dengan jumlah serupa pada pekan-pekan berikutnya.
Fokus utama perluasan layanan ini tetap diarahkan ke daerah-daerah prioritas, seperti wilayah dengan angka stunting tinggi serta kawasan 3T. Adapun kelompok yang menjadi prioritas utama penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta para santri di lingkungan pesantren.
Di sisi lain, BGN juga mengimbau kepada masyarakat dan calon mitra agar senantiasa mengikuti mekanisme resmi yang berlaku. Seluruh proses seleksi dan aktivasi dilakukan secara transparan melalui sistem digital terpadu, sehingga tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegas Agustina.
Melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, lembaga keagamaan, pesantren, dan media massa, BGN optimis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
