Washington, Jurnas.com - Partai Demokrat bakal memperketat regulasi AI (kecerdasan artifisial), serta regulasi pembangunan pusat data (data center) usai resmi mengambil alih kendali Kongres AS pada Januari mendatang.
Langkah strategis ini menandai pergeseran perimbangan kebijakan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan era kepemimpinan Partai Republik yang sebelumnya lebih berfokus memacu pengembangan teknologi tanpa batasan ketat.
Melalui penguasaan komite-komite kunci di Kongres AS, politisi Partai Demokrat berkomitmen untuk menghadirkan aturan wajib guna melindungi konsumen dari lonjakan tarif listrik akibat pengoperasian pusat data, menuntut uji keselamatan independen, serta memperjelas pertanggungjawaban hukum pengembang teknologi kecerdasan buatan.
Dalam agenda legislasi mendatang, para legislator merancang serangkaian aturan untuk menguji keandalan sistem kecerdasan buatan canggih sebelum diluncurkan secara komersial ke publik.
Anggota DPR AS asal Massachusetts, Lori Trahan, berencana mengajukan undang-undang yang mewajibkan evaluasi independen atas model-model AI utama serta memastikan perusahaan pengembang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung jika produk mereka memicu dampak merugikan.
Sementara itu, calon Ketua Komite Sains DPR AS, Zoe Lofgren, menegaskan pentingnya keseimbangan kebijakan dalam pengawasan teknologi. "Demokrat akan berfokus pada pengembangan regulasi yang bertanggung jawab untuk AI, sekaligus tetap memupuk inovasi," ujar Lofgren dikutip dari Reuters pada Jumat (6/11).
Di sektor energi, calon pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, menempatkan perlindungan konsumen dari lonjakan beban biaya energi akibat ekspansi pesat pusat data sebagai salah satu prioritas utama tahun depan.
Isu lonjakan konsumsi daya listrik ini menjadi perhatian mendesak setelah pemilih AS mulai menyuarakan penolakan terhadap perluasan pusat data berkapasitas besar.
Selain itu, Senator terpilih dari Michigan, Abdul El-Sayed, mengusulkan pembentukan lembaga independen khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan menindak perusahaan-perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem AI.
Pengawasan Ketat Raksasa Teknologi
Upaya pengetatan regulasi ini diproyeksikan bakal menghadapi tantangan berat dari Presiden Donald Trump yang secara konsisten menolak penetapan aturan wajib bagi industri teknologi.
Kendati demikian, penguasaan komite parlemen memberikan kewenangan penuh bagi kubu Demokrat untuk memanggil para eksekutif puncak raksasa teknologi, seperti OpenAI, Anthropic, Meta, Alphabet, dan SpaceX, guna memberikan kesaksian di bawah sumpah terkait praktik keamanan dan potensi penyalahgunaan sistem.
Peneliti kebijakan dari Raymond James, Ed Mills, menilai prospek pengesahan regulasi ini tetap terbuka lebar. "Probabilitas lahirnya undang-undang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan orang," tutur Mills.
Kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan laju inovasi dan tingginya biaya modal pembangunan infrastruktur AI bahkan telah memicu pelemahan signifikan pada saham-saham sektor teknologi di bursa Wall Street.
Hasil jajak pendapat Reuters pada Oktober lalu menunjukkan bahwa mayoritas pemilih AS menilai pemerintah belum mengambil langkah serius dalam menanggulangi risiko AI.
Kesadaran publik yang tinggi serta potensi terjadinya krisis akibat kegagalan sistem AI diperkirakan dapat memberikan dorongan politik yang cukup kuat untuk melampaui hak veto presiden dan mewujudkan kerangka hukum AI yang lebih komprehensif di Amerika Serikat.
