Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menduga sejumlah tokoh politik turut menjadi korban penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak lainnya.
Karena itu, Herman meminta aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut secara profesional dan transparan.
Menurutnya, pengusutan harus mengungkap bukan hanya pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga motif dan kepentingan di balik praktik penyadapan tersebut.
"Saya minta diungkap secara profesional dan transparan, karena kami juga berasumsi bahwa para tokoh politik juga disadap," kata Herman kepada wartawan, Rabu (4/11).
Herman sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian atas pengungkapan kasus tersebut serta langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.
Dia menilai penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya yang dilakukan oleh LSP dan kawan-kawan adalah pelanggaran hukum berat. Oleh karenanya, perlu diusut tuntas, transparan, dan diungkap untuk kepentingan apa serta siapa di balik semua ini," tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap tindakan aparatur negara harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan.
Jika tindakan aparat dilakukan di luar batas kewenangannya, kata Herman, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
"Oleh karena itu, saya menghormati proses hukum ini. Semoga dapat diusut tuntas, transparan, dan siapa pun yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya," pungkas Herman.
