Jakarta, Jurnas.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (Mas Dar), mengumumkan bahwa sekitar 1.600 sekolah kategori mampu dikecualikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan bantuan agar lebih tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Evaluasi Berdasarkan Kemampuan Finansial Sekolah
Penentuan sekolah yang dikecualikan didasarkan pada sejumlah indikator keuangan, salah satunya adalah besaran iuran pendidikan yang relatif tinggi. BGN menilai sekolah-sekolah tersebut memiliki kemandirian finansial, sehingga program dapat dialihkan secara optimal kepada kelompok prioritas lainnya.
"Jadi ada 1.600-an kami exclude karena ini sekolah-sekolah memang sekolah mampu," ujar Mas Dar.
Fokus Pemerataan SPPG di Wilayah 3T
Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN juga menggenjot pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang paling memerlukan. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, BGN telah mendirikan 480 SPPG di wilayah Indonesia Timur, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta kawasan dengan tingkat stunting tinggi.
Selanjutnya, BGN menambah 980 SPPG pada tahap kedua yang diumumkan pada 14 Oktober 2026, meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Kehati-hatian dalam Operasional Dapur Gizi
Mas Dar menegaskan bahwa pembukaan SPPG tidak dilakukan secara terburu-buru demi menghindari masalah di kemudian hari. BGN menerapkan standar operasional yang ketat, mulai dari pengecekan kesiapan dapur hingga pelatihan tenaga relawan.
Pelayanan gizi dilakukan secara bertahap—mulai dari kapasitas 500 penerima manfaat, lalu naik secara berkala ke angka 700, 1.000, 1.500, hingga mencapai kapasitas optimal 2.500 hingga 3.000 porsi. Pendekatan terstruktur ini dilakukan agar program berjalan aman, tepat sasaran, dan siap secara sistem.
Ke depan, perluasan layanan MBG akan terus menyasar wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, termasuk kawasan kepulauan dan pegunungan di seluruh Indonesia.
