Washington, Jurnas.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan defensif terbatas terhadap sejumlah sasaran militer Iran di wilayah Selat Hormuz pada Senin (2/11/2026), tepat menjelang pelaksanaan pemilu sela AS. Seorang pejabat AS mengungkapkan bahwa serangan tersebut ditujukan kepada pihak Iran yang menggunakan rudal darat-ke-udara (surface-to-air missiles) terhadap aset-aset militer milik AS.
Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa suara ledakan keras terdengar di kawasan Pulau Qeshm menyusul aksi militer tersebut. Meski gempuran kali ini tergolong terbatas dan bukan merupakan penanda kembalinya pertempuran bersenjata berskala penuh, aksi ini berlangsung di tengah penempatan ribuan personel militer serta armada kapal induk AS untuk mengawal blokade laut terhadap tanker minyak Iran.
Di lain sisi, Wakil Presiden AS JD Vance menyampaikan optimisme bahwa jalur diplomasi masih terbuka untuk mencegah eskalasi serangan militer susulan pasca-pemilu sela. Vance mengonfirmasi telah mengirimkan surat diplomatik kepada Kepala Keamanan Iran, Mohsen Rezaei, serta telah berkoordinasi langsung dengan Presiden Donald Trump. "Presiden dan saya sama-sama merasa cukup optimistis terhadap prospek pencapaian kesepakatan melalui jalur negosiasi," ungkap Vance kepada awak media.
Di tengah bergulirnya upaya perundingan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan terus mendesak Presiden Trump dalam komunikasi telepon akhir pekan untuk melancarkan serangan udara susulan ke Iran usai pemilu sela. Namun, mediator dari Qatar juga tengah mengupayakan kerangka kerja damai, dengan mengusulkan agar Iran menghentikan seluruh serangan di Selat Hormuz sebagai imbalan pencabutan blokade pelabuhan oleh AS.
Merespons perkembangan situasi tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menginstruksikan jajaran militernya untuk segera membalas setiap ancaman AS maupun Israel secara langsung dan tanpa batasan geografis. Kendati demikian, pihak keamanan Iran mencatat adanya perubahan nada komunikasi dari pihak Washington dan menyatakan tetap membuka diri terhadap opsi diplomasi maupun pertahanan.
