Berlin, Jurnas.com - Lebih dari 160.000 pemuda dari generasi Z (Gen Z) diperkirakan akan membanjiri jalanan dalam aksi unjuk rasa di seluruh Jerman pada Sabtu (31/10) ini. Gerakan massal yang dipimpin oleh generasi muda ini menuntut investasi pendidikan yang lebih baik serta keterjangkauan biaya hidup di tengah tekanan ekonomi negara.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi Gen Z yang marak melanda Eropa tahun ini, setelah aksi mahasiswa di Serbia dan bentrokan massa di Prancis.
Aksi di Jerman digerakkan oleh kelompok Gen Z regelt dan direncanakan berlangsung serentak di 34 kota besar, termasuk Berlin, Frankfurt, dan Munich. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap wajib militer serta menuntut perbaikan fasilitas belajar di tengah membengkaknya beban dana pensiun generasi baby boomer.
Pihak berwenang memperkirakan demonstrasi akan berlangsung aman, namun Kementerian Dalam Negeri Jerman memperingatkan adanya ancaman infiltrasi dari kelompok ekstremis sayap kiri maupun jaringan asing.
"Kita semua memiliki gambaran dari Prancis di pikiran kita – penjarahan, pembakaran kendaraan, dan serangan terhadap petugas," kata Menteri Dalam Negeri Hesse, Roman Poseck dikutip dari CNA.
"Prancis tidak boleh dijadikan model dalam hal ini," dia menambahkan.
Guna mengantisipasi potensi kerusuhan, sejumlah pemilik usaha di kawasan perbelanjaan mewah Kurfuerstendamm, Berlin, mulai memasang papan kayu penutup etalase toko.
Prancis Siaga Satu Jelang Akhir Pekan Ketiga
Di tempat terpisah, Prancis juga bersiap menghadapi akhir pekan ketiga gelombang protes yang bertepatan dengan perayaan Halloween. Gerakan yang menyatukan aktivis Yellow Vests (Rompi Kuning), serikat buruh, dan mahasiswa ini meluas dari isu biaya hidup menjadi tuntutan perlindungan kebebasan sipil.
Sebanyak 70.000 personel keamanan dikerahkan di seluruh penjuru negeri. Pihak berwenang melangkah tegas dengan menutup lebih dari 40 stasiun metro di Paris serta memberlakukan jam malam dari pukul 23.00 hingga 06.00 di kawasan Republique dan Chatelet-Les Halles.
Gejolak sosial ini kian menekan iklim politik Prancis menjelang pemilihan presiden yang tersisa enam bulan lagi. Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa kondisi gejolak di tengah persiapan pemilu merupakan situasi yang tidak normal bagi negara tersebut.
