Rawalpindi, Jurnas.com - Pakistan terus mengupayakan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Militer Pakistan optimistis mediasi Iran-AS akan berujung positif, sebagaimana disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Inter-Services Public Relations, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, pada Jumat (30/10) kemarin.
Upaya mediasi intensif dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, yang menjembatani komunikasi guna meredakan perang Iran yang telah berlangsung selama delapan bulan.
Dalam bulan ini saja, Munir telah dua kali melawat ke Teheran. Kunjungan teranyar dilakukan pada Senin lalu bersama delegasi tingkat tinggi dari Arab Saudi dan Turki.
"Kata yang selalu kami gunakan adalah optimis secara hati-hati," kata Chaudhry dalam wawancara resminya pasca-kunjungan diplomasi tersebut, sebagaimana dikutip dari CNA pada Sabtu (31/10).
Meski mencatat kemajuan, Chaudhry memperingatkan masih adanya penentang dan pihak perusak kuat yang berusaha mengambil keuntungan dari konflik ini. Militer Pakistan menolak merinci detail isi pembahasan maupun mengonfirmasi dukungan langsung dari Washington.
Pakta Pertahanan Makkah dan Respons Iran
Misi diplomasi ke Teheran turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, serta Kepala Intelijen Turki, Ibrahim Kalin. Ketiga negara sebelumnya telah mengesahkan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada 7 Agustus lalu, yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh pihak.
Langkah koalisi regional ini menjadi sorotan penting di tengah dinamika geopolitik kawasan. Merespons pertemuan tersebut, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa keamanan di kawasan Timur Tengah harus dikelola langsung oleh negara-negara regional tanpa adanya intervensi asing.
Menanggapi hal tersebut, Chaudhry menyatakan bahwa pakta pertahanan ini terbuka bagi anggota baru yang memiliki visi pencegahan kolektif dan perdamaian. Dia juga menegaskan komitmen Pakistan untuk melindungi Arab Saudi serta kota suci Makkah dan Madinah, namun memastikan Pakistan tidak terlibat dalam konflik di Yaman.
Diketahui, di tengah aktivitas diplomasi luar negeri, pemerintah federal Pakistan mengambil tindakan tegas di dalam negeri. Pemerintah menangguhkan kepemimpinan provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang dipimpin partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) milik mantan PM Imran Khan, serta menahan Ketua Menteri Sohail Afridi pada 11 Oktober atas tuduhan penanganan militansi.
