Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada Senin, (23/8/2021). Kebijakan PPKM di Jawa-Bali ini resmi diperpanjang dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai 30 Agustus 2021.
Dalam pernyataan resmi Presiden Jokowi dijelaskan, perpanjangan PPKM di Jawa Bali merupakan kebijakan penyesuaian perkembangan Covid-19 di Jawa dan Bali. Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas di beberapa daerah.
Syarief Hasan menilai, kebijakan perpanjangan PPKM Jawa Bali tepat diambil untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19.
“Pembatasan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan PPKM ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran Pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah secara tegas dan tetap humanis.”, sebut Syarief Hasan.
Syarief Hasan menyebutkan bahwa Partai Demokrat sejak awal mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan secara tegas. “Sejak awal, Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk tegas dan berani melakukan karantina pada wilayah zona merah yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penularan antar wilayah.”, ungkapnya.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa total kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak diumumkan pertama kali pada bulan Maret 2020 telah mencapai hampir 4 juta jiwa. Sementara itu, kasus meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 126 ribu jiwa. Positivity rate harian juga masih mencapai 12,92% dan positivity rate PCR mencapai 25,20%.
Syarief Hasan juga mendesak Pemerintah untuk memperbanyak testing bukan sebaliknya menurun agar dapat mendeteksi Covid-19 di Indonesia. "Pemerintah harus semakin memperbanyak orang/spesimen yang dites sehingga kasus positif dapat dideteksi, ditracking, dan dilokalisir serta tidak semakin menyebar kemana-mana," ungkap Syarief Hasan.
Ia juga berharap, program vaksinasi dapat segera dilanjutkan sehingga menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. “Vaksinasi adalah salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentu herd immunity. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target minimal 80% masyarakat tervaksin dan terbentuk kekebalan kolektif di Indonesia.”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga mendorong agar Pemerintah memperhatikan positivity rate di Indonesia. "Positivity rate Covid-19 di Indonesia masih berada di atas 20%, jauh di atas standar maksimum yang ditetapkan WHO sebesar maksimal 5%. Pemerintah harus melakukan testing secara optimal, sembari pengetatan protokol kesehatan, dan masih tetap lakukan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia sehingga tidak terjadi potensi penyebaran varian baru Covid-19.", tutup Syarief Hasan.
