Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey mengingatkan bahwa usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, yakni melalui perubahan undang-undang. Menurutnya, pergantian nama sebuah provinsi bukan proses yang sederhana karena memerlukan kajian dan persetujuan pemerintah pusat.
Ujang menyampaikan hal itu saat menanggapi wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Mendesak atau tidak mendesak itu kan nanti yang menentukan pemerintah pusat (Kemendagri). Karena perubahan nama provinsi harus dilakukan melalui proses perubahan undang-undang juga, dan itu butuh proses, banyak faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” kata Ujang dalam keterangannya, Rabu (8/7).
Meski demikian, Ujang mengaku mengapresiasi munculnya usulan tersebut. Sebagai warga Jawa Barat, ia menilai wacana itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang patut dihargai.
“Saya sebagai warga Jawa Barat, apalagi nama saya Sunda banget. Saya melihat ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Jawa Barat, tentunya boleh-boleh saja dan saya mengapresiasi,” ujarnya.
Menurut Ujang, yang paling penting bukan semata perubahan nama daerah, melainkan bagaimana identitas dan nilai-nilai budaya Sunda tetap dijaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya.
Ia mencontohkan nilai-nilai luhur budaya Sunda seperti silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangiyang selama ini menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, budaya gotong royong atau sabilulungan juga harus terus dipertahankan.
“Tapi, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana identitas Sunda yang positif dalam masyarakat Jawa Barat harus dijaga dan dipertahankan, seperti budaya gotong royong atau kerja sama (sabilulungan) dalam masyarakat,” katanya.
“Semua itu dituangkan dalam sikap silih asah, silih asuh, silih asih, dan silih wawangi. Karena inti dari itu bertujuan bagaimana sikap persatuan dan kesatuan tetap dijaga,” sambungnya.
Ujang kembali menegaskan bahwa setiap perubahan nama provinsi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa meluruskan bahwa DPRD Jawa Barat belum menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Menurutnya, DPRD baru menyetujui usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, bukan menyetujui pergantian nama.
“Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya ‘Oh DPRD setuju diganti’, sehingga jadi ramai,” ujar Buky.
