Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, berduka dan sangat prihatin serta menyesalkan terjadinya teror dan kekerasan, pembunuhan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir, bahkan mencapai eskalasi yang semakin tinggi.
Kejadian terbaru pada rabu (14 April 2021), guru, tukang ojek dan rumah Anggota DPRD setempat menjadi korban. Tentu tindak kekerasan ini tidak dapat ditolerir lagi.
Syarief Hasan, meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.
“Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana Otsus) yang mencapai Rp127 T hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” ujar Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga menilai pendekatan ekonomi melalui instrumen dana Otsus sepertinya belum mencapai hasil yang optimal.
“Alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan, namun juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana Otsus ini?” demikian tanya Syarief.
Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah di samping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, dan melakukan tindakan tegas atas kondisi ketertiban masyarakat dan keamanan akibat perbuatan teror dan keji oleh kelompok-kriminal bersenjata terhadap Rakyat di Papua.
Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya untuk keutuhan NKRI.
Menurutnya, tata kelola dana Otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggung jawabannya.
Hal ini sangatlah penting karena dengan jumlah dana yang begitu besar dan hasil yang tidak optimal. Pemerintah pusat harus tegas dalam memastikan penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi terror kekerasan dan pembunuhan terhadap Rakyat sipil di Papua.
Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah (Menlu) untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.
“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan comprehensif Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” tutup Syarief.
