Briefing panitia kepada finalis Sehari Jadi Menteri
Jakarta - Mendamba impian sebagai seorang menteri, Jihan Latifah (17), peserta calon menteri sehari asal Bengkulu mengatakan motivasinya mengikuti even ini setelah melihat tiga anak penjual kerupuk di lampu merah.
“Aku miris pas lihat ada 3 orang anak jualan kerupuk. Pas aku tanya, katanya mereka kerja karena ekonominya kurang mampu. Padahal anak-anak di bawah 18 tahun dilarang bekerja,” tutur Jihan kepada Jurnas.com di Jakarta, Sabtu (8/10).
Gadis yang bercita-cita sebagai guru ini ingin menerapkan kebijakan strategis jika terpilih menjadi menteri sehari. Melihat maraknya pekerja anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD, Jihan berharap pemerintah turun tangan membantu anak-anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
"Berikan beasiswa atau sekolah gratis bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi," ujar siswi kelas 2 SMA ini.
Selain itu, ia juga menginginkan kualitas pendidikan di Indonesia diperbaiki, paling tidak sejajar kualitasnya di ASEAN. Salah satu caranya, kata Jihan, dengan meningkatkan kualitas guru-guru SD, SMP, dan SMA agar terbentuk generasi yang berkarakter.
“Negara ini butuh guru-guru yang berkualitas untuk melahirkan generasi yang berkarakter. Demi Indonesia yang lebih baik,” sebutnya.
Memperingati Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada 11 Oktober mendatang, Plan International Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan event ‘Girl Leadership: Sehari Jadi Menteri’ di kedua kementerian tersebut.
Country Director Plan International Indonesia, Myrna Remata Evora menyatakan sebanyak 22 anak dari 11 provinsi akan terbagi dua, yakni 11 di antaranya menduduki posisi sebagai menteri serta jajaran eselon 1 di KPPPA, dan 11 lainnya di Kemnaker dengan tugas layaknya seorang pejabat kenegaraan, mulai dari memimpin rapat hingga mengambil kebijakan-kebijakan strategis.
“Rekomendasi kebijakan nantinya akan diserahkan anak-anak tersebut kepada menteri yang bersangkutan,” kata Myrna.
