Penanganan Kemiskinan dan Stunting Jadi Prioritas Pemerintah

Rizki Ramadhan | Jum'at, 01/11/2019 21:29 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah kementerian sepakat untuk bersinergi dan menjadikan penanggulan kemiskinan serta stunting sebagai program di masing-masing kementerian terkait. Kerjasama antar kementerian ini juga akan disinergikan dengan program-program pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden, Ma`ruf Amin usai rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Kesehatan; Menteri Sosial dan; Menteri PPN/Bappenas di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11).

"Anggaran sudah cukup besar baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di kementerian/lembaga maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di pemerintah daerah. Tinggal bagaimana membagi anggaran secara lebih efektif. Kemudian hal-hal paling mendasar terkait data-data kemiskinan yang sudah relatif baik, tinggal disempurnakan," ujarnya.

Terkait data kemiskinan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, akan menyiapkan data-data desa tertinggal yang akan menjadi prioritas penanganan kemiskinan dan stunting. Desa-desa inilah yang nantinya yang akan menjadi sasaran prioritas bagi seluruh kementerian/lembaga terkait.

"Kongkretnya kita sepakat bahwa Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi leading sektor dalam penentuan lokasi," ujarnya.

Menurut Halim, kendala terbesar dalam penanganan kemiskinan dan stunting adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk itu, komitmen bersama antar kementerian/lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting.

"Data dari Kementerian Desa misalnya, ada sekian puluh ribu desa yang akan menjadi lokasi prioritas. Di situlah kita akan keroyok bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Makanya Kementerian Dalam Negeri juga menjadi leading sektor," ujarnya.

Halim mengatakan, kerjasama tersebut akan langsung dilaksanakan per januari tahun 2020. Di samping itu, Kata Halim, akan disusun model dan bentuk monitoring serta evaluasi dari kerjasama program tersebut.

"Sehingga dalam enam atau tiga bulan kita sudah siap laporkan hasil dari yang kita lakukan," ujarnya.