Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 Digelar di UGM

Aliyudin Sofyan | Selasa, 10/09/2019 09:20 WIB

Pembukaan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9/2019).

Yogyakarta, Jurnas.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta jadi tempat ajang Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019. Digelar selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (10-11/9).

Perhelatan ini hasil kerja sama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan perguruan tinggi ini merupakan tahun keempat.

Sebelumnya, pada 24 Oktober 2016 diselenggarakan di Universitas Hassanudin Makassar. Pada tanggal 10 November 2017 digelar di Universitas Indonesia (UI), dan pada 14-15 Mei 2018 dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dari pengamatan Jurnas.com di lapangan, festival tersebut mendapat respon sangat bagus dari berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa berbagai fakultas dan berbagai kampus di Yogyakarta sampai elemen kepemudaan dan kemasyarakatan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, festival kali ini dimeriahkan oleh kegiatan diskusi, sarasehan, pameran. Rencananya akan dilakukan juga penandatangan MoU "Deklarasi Antikorupsi" oleh MPR, KPK, MK dan UGM.

Agenda kegiatan hari pertama festival rencananya akan diisi kegiatan Diskusi Panel MPR yang mengambil tema "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada juga pembukaan Both Pameran MPR.

Pada hari kedua akan diisi dengan talkshow dengan tema "Ukir Jejak Integritasmu! Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi". Kemudian penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi Tahun 2019.

Acara lainnya adalah pengumuman dan penyerahan hadiah juara pertama lomba academic constitutional drafting, juara nasional debat konstitusi MPR, dan juara 1, 2, dan 3 lomba short movie konstitusi tahun 2019.

Dimeriahkan juga dengan pertunjukan tari dan stand up comedy. Hingga berita ini diturunkan, telah tampak hadir dalam acara tersebut diantaranya Sekretaris Jenderal MPR Ma`ruf Cahyono, Kepala Biro Pengkajian MPR RI Yana Indrawan, Wakil Dekan Fakultas Hukum Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH., serta para dekan dan dosen UGM.