Bendera Thailand (Foto: Unsplash)
Jakarta, Jurnas.com - Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Narathiwat, Thailand selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan lima personel paramiliter, menurut laporan Thai PBS World.
Instruksi tersebut diterbitkan pada Kamis oleh komandan pasukan khusus di Narathiwat, Mayjen Yod-Arwut Phuengpak, sebagai respons atas serangan terhadap pos keamanan di wilayah Ra-ngae yang terjadi pada Rabu (22/7) yang juga melukai enam warga sipil tersebut.
Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberi wewenang untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat.
Personel militer juga diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan ketika diperlukan dan proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.
Militer setempat akan bertanggung jawab menjaga perdamaian dan ketertiban umum di Provinsi Narathiwat, sementara aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah setempat di bidang keamanan akan bekerja di bawah komando otoritas militer.
Empat provinsi di Thailand selatan, termasuk Narathiwat, memiliki populasi Muslim Melayu yang besar dan merupakan bagian dari wilayah kerajaan Patani di masa lalu.
Pemberontakan di wilayah tersebut berakar dari konflik etnis dan budaya antara Muslim Melayu yang tinggal di Thailand selatan dengan pemerintah pusat Thailand, di mana Buddha merupakan agama nasional de facto.
Kelompok pemberontak bersenjata pertama terbentuk pada dasawarsa 1960-an setelah diktator militer Thailand saat itu berupaya mengintervensi sekolah-sekolah Islam, tetapi meredup pada dekade 1990-an.
Kemudian, pada 2004 lahir sebuah gerakan bersenjata baru yang menyatukan beberapa kelompok pemberontak dalam sebuah organisasi bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN).
Konflik di Thailand selatan merupakan salah satu insurgensi berintensitas rendah yang paling mematikan di dunia.
Sumber: Anadolu
Jum'at, 24/07/2026 19:13 WIB
