Program Transmigrasi Indonesia Jadi Rujukan Negara Tetangga

Rizki Ramadhan | Kamis, 01/08/2019 18:25 WIB

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru saat menjadi narasumber pada diskusi panel dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi tahun 2019 pada kamis (01/8/19) di Jakarta.

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, program transmigrasi Indonesia telah menjadi rujukan kebijakan perpindahan penduduk dan pertanahan di negara lain seperti Malaysia. Bahkan, transmigrasi juga menjadi fokus kajian penelitian berbagai negara seperti Jepang, Perancis, dan Amerika Serikat.

"Hingga kini transmigrasi menjadi fokus kajian peneliti dalam dan luar negeri, seperti dari Jepang, Perancis, Amerika Serikat, yang datang mengkaji dokumen kebijakan, peta kawasan, serta mewawancarai transmigran," ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8).

Ia mengungkapkan, program transmigrasi selama ini telah berhasil membentuk 2 provinsi baru, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa definitif baru. Menurutnya, transmigrasi tak hanya berhasil meningkatkan ekonomi para transmigran dan penduduk lokal, namun juga berhasil memajukan wilayah tujuan transmigrasi.

"Saat ini capaian transmigrasi di 619 Kawasan transmigrasi dan 48 Kawasan program Revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta Hektare," ujarnya.

Ia melanjutkan, lahan produktif di kawasan transmigrasi tersebut, mencakup 1.001.070 Hektare sawah, 310.332 Hektare lahan jagung, 1.144.080 perkebunan sawit, dan 429.030 Hektare perkebunan karet.

"Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi ini mencapai Rp 17 triliun per tahun," ungkapnya.

Menurutnya, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah terpenuhi karena dibantu oleh banyak kementerian. Capaian tersebut adalah dengan terbangunnya 140 kawasan transmigrasi sebagai sumber produksi pangan nasional, dan terbentuknya 20 Kawasan Perkotaan Baru.

"Kita juga bekerjasama dengan swasta untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi," ujarnya.