Didorong Kebutuhan AI dan Pusat Data, IAEA Sebut Energi Nuklir Tumbuh Pesat

Muhammad Habib Saifullah | Sabtu, 24/10/2026 07:35 WIB

Ilustrasi kecerdasan buatan (AI) (Foto: Earth)

Jakarta, Jurnas.com - Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, memperkirakan penggunaan energi nuklir global dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2060.

Dalam laporan tahunan IAEA kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Grossi menjelaskan bahwa lonjakan ini didorong oleh proses elektrifikasi masif, kebutuhan daya pusat data kecerdasan buatan (AI), serta tingginya permintaan perusahaan teknologi terhadap sumber energi yang andal dan bebas karbon. Semakin banyak negara menilai energi nuklir sebagai kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional, setara dengan energi surya dan dianggap "lebih aman dibandingkan opsi lainnya".

"Pada tahun 2025, lebih dari 400 reaktor yang beroperasi di lebih dari 30 negara menghasilkan 10 persen listrik global dan seperempat dari listrik rendah karbon dunia," ujar Direktur Jenderal IAEA tersebut.

Grossi menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 60 reaktor baru yang sedang dibangun di berbagai negara, sehingga proyeksi kapasitas nuklir masa depan mengalami kenaikan drastis.

Selain memaparkan perkembangan pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai, Grossi turut menyoroti sejumlah isu keamanan nuklir global. Terkait Iran—yang fasilitas nuklirnya sempat dihantam serangan AS tahun lalu sebelum pecahnya perang pada 28 Februari—Grossi menyatakan bahwa landasan teknis untuk kesepakatan diplomatik telah selesai disusun. Ia mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan agar inspektur IAEA dapat segera bertugas kembali.

Grossi juga memperingatkan risiko dari program nuklir Korea Utara yang berjalan tanpa pengawasan IAEA, serta kondisi "rentan" di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di Ukraina akibat potensi gangguan listrik dan aktivitas militer di sekitarnya.

Di sisi lain, IAEA mencatat kemajuan signifikan dalam mengklarifikasi isu aktivitas nuklir masa lalu di Suriah melalui komunikasi dengan pemerintah Presiden sementara Ahmad Al-Sharaa.