Wakil Ketua MPR Mahyudin
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin ST. MM, berharap pemerintah segera meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu yang harus ditempuh adalah meningkatkan pendidikan dasar yang ditanggung pemerintah dari 9 tahun menjadi 15 tahun.
Alasannya, kalau pendidikan yang ditanggung pemerintah terus berkutat pada pendidikan dasar 9 tahun, maka generasi muda Indonesia akan semakin jauh tertinggal dibanding negara lain.
"Kita membutuhkan generasi muda yang dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, 12-15 tahun, agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pokoknya harus meningkat, jangan hanya pendidikan dasar 9 tahun. Sekalipun, UU memberikan amanat kepada pemerintah untuk menanggung pendidikan dasar 9 tahun", kata Mahyudin menambahkan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Dr. H. Mahyudin ST, MM, usai membuka Sosialisasi MPR, kerjasama MPR dengan Forum Sangasanga Dalam. Acara tersebut berlangsung di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rabu (20/3).
Pada kesempatan itu Mahyudin juga menyayangkan adanya praktek jual beli Jabatan, seperti tuduhan yang dialamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepada mantan Ketua PPP Romahurmuzy. Menurut Mahyudin, praktek jual beli Jabatan menyebabkan Indonesia mengalami kerusakan parah. Karena praktek tersebut menyebabkan orang yang tidak bertanggungjawab memegang jabatan yang tidak seharusnya.
"Kita butuh orang yang the right man on the right place. Sedang jual beli Jabatan malah memberi jalan orang yang tidak kredibel menempati posisi strategis. Inilah praktek yang menyebabkan Indonesia rusak", kata Mahyudin lagi.
Karena itu, Mahyudin berharap KPK bisa menangani kasus dugaan jual beli Jabatan itu secara maksimal. Sehingga mampu membuka praktek jual beli Jabatan yang pernah terjadi. Agar, kedepannya jabatan-jabatan pemerintah dari pusat hingga daerah hanya diisi orang-orang berkualitas.
