Utang Luar Negeri Pemerintah Tumbuh 3,3 persen Hingga Agustus 2026

Untung Subagja | Kamis, 15/10/2026 16:35 WIB

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: BI)

Jakarta, Jurnas.com - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD459,3 miliar pada Agustus 2026, tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah dan bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa perkembangan ULN Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika pembiayaan pemerintah dan sektor swasta.

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta," ungkap Denny, Kamis (15/10/2026).

Menurut Denny, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2026 tercatat sebesar USD220,9 miliar, tumbuh 3,3 persen secara tahunan.

Peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk dana pada Surat Berharga Negara (SBN). Perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ungkap Denny.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemerintah menggunakan ULN antara lain untuk membiayai sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 22,0 persen dari total ULN pemerintah. Selanjutnya, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang 20,7 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden atas instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perkembangan tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market) dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.