Orang-orang berjalan di dekat bendera Suriah di Aleppo, Suriah (Foto: REUTERS)
Jakarta, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Israel menghentikan pelanggaran terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 dan menghormati kedaulatan serta keutuhan wilayah Suriah.
Desakan itu disampaikan di tengah laporan mengenai aktivitas militer Israel yang berlangsung setiap hari di wilayah selatan Suriah, termasuk penahanan warga dan penembakan yang menewaskan seorang warga sipil.
Wakil Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Claudio Cordone, menyampaikan seruan tersebut dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada Senin (12/10). Ia menegaskan bahwa pengaturan keamanan di kawasan itu harus sejalan dengan hukum internasional.
"Saya menegaskan kembali seruan Sekretaris Jenderal agar pelanggaran terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 dihentikan dan kedaulatan serta keutuhan wilayah Suriah dihormati sepenuhnya," kata Cordone.
Dalam laporannya, Cordone menyebut operasi militer Israel di Suriah selatan masih berlangsung setiap hari. Aktivitas yang dilaporkan mencakup pembangunan dalam skala luas, pendirian pos pemeriksaan, penggeledahan, serta penahanan.
Ia juga menyoroti penembakan fatal terhadap seorang warga sipil di dekat posisi militer Israel pada 5 Oktober. Selain itu, sebanyak 49 orang dilaporkan masih berada dalam tahanan Israel.
Cordone turut mengungkap insiden pada 23 September, ketika 14 anggota kelompok pemukim Israel dilaporkan melintasi garis gencatan senjata menuju wilayah Suriah sebelum dikembalikan oleh pasukan Israel.
Kehadiran militer Israel di wilayah Suriah meningkat setelah rezim Bashar al-Assad tumbang pada 8 Desember 2024. Israel mengerahkan pasukan ke zona penyangga demiliterisasi di kawasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki serta sejumlah posisi di sekitarnya, dengan alasan pertimbangan keamanan.
Sementara itu, pemerintah Suriah menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang diduduki dan menegaskan kembali komitmennya terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974.
Perjanjian tersebut menjadi dasar pengaturan pemisahan pasukan Israel dan Suriah setelah perang 1973. Zona penyangga dan pengaturan militer yang menyertainya dimaksudkan untuk menjaga jarak antara kedua pihak serta mengurangi risiko bentrokan.
Cordone menekankan bahwa jalur diplomasi menjadi cara untuk mencapai kesepakatan keamanan yang sesuai dengan hukum internasional.
"Diplomasi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengaturan keamanan yang sesuai dengan hukum internasional," ujarnya.
Di luar persoalan keamanan, PBB juga menyoroti besarnya tantangan kemanusiaan yang dihadapi Suriah setelah bertahun-tahun dilanda konflik.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Mohammed Yahya, mengatakan lebih dari 3,8 juta pengungsi dan warga yang mengungsi di dalam negeri telah kembali. Namun, lebih dari 5,5 juta warga Suriah masih mengungsi, termasuk lebih dari 770.000 orang yang tinggal di kamp pengungsian.
Perempuan dan anak-anak mencakup sekitar tiga perempat dari populasi di kamp-kamp tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepulangan warga belum otomatis berarti mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan berkelanjutan.
Yahya mengatakan tujuan bantuan tidak boleh berhenti pada membantu keluarga kembali ke tempat asal. Dukungan juga harus memungkinkan mereka bertahan, membangun kembali kehidupan, dan memperoleh kebutuhan dasar.
Ia turut memperingatkan bahaya sisa bahan peledak akibat konflik. Sejak Desember 2024, bahan peledak yang belum meledak dilaporkan telah menyebabkan sekitar 2.500 korban, termasuk orang yang tewas maupun terluka.
Sementara itu, rencana respons kemanusiaan PBB untuk 2026 baru memperoleh pendanaan sebesar 32 persen. Kekurangan dana tersebut berisiko membatasi kemampuan lembaga kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Pemulihan Suriah juga menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. George Batah, pemimpin masyarakat sipil yang berbicara dari Damaskus dalam rapat Dewan Keamanan PBB, menyebut sekitar 2,7 juta anak masih berada di luar sekolah.
Selain itu, sekitar 8.000 fasilitas pendidikan dilaporkan tidak berfungsi. Kerusakan infrastruktur dan terbatasnya layanan pendidikan menjadi hambatan bagi anak-anak untuk kembali belajar setelah bertahun-tahun mengalami konflik.
Batah menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan kembali Suriah.
Peringatan serupa disampaikan Direktur Regional Plan International, Hajir Maalim. Ia mengatakan pendanaan sektor pendidikan baru mencapai 16,5 persen dari kebutuhan sebesar 337 juta dolar AS.
"Seluruh generasi berisiko tertinggal," kata Maalim, memperingatkan dampak kekurangan pendanaan terhadap masa depan anak-anak Suriah.
Kesenjangan pendanaan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dukungan jangka panjang untuk sekolah, anak-anak, dan masyarakat sipil.
Di tengah berbagai tantangan itu, Suriah mulai memperoleh dukungan internasional untuk membantu menstabilkan kondisi ekonomi dan memulihkan sektor-sektor penting.
Cordone menyebut depresiasi mata uang dan kenaikan harga bahan bakar telah menggerus daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pada saat yang sama, pelonggaran sanksi dan kerja sama internasional mulai membuka peluang bagi pemulihan ekonomi.
Dukungan yang disebutkan mencakup bantuan Uni Eropa senilai 620 juta euro atau sekitar 692 juta dolar AS, serta inisiatif Bank Dunia senilai 175 juta dolar AS untuk sektor pertanian.
PBB bersama pemerintah Suriah juga sedang menjajaki kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional untuk pemulihan dan rekonstruksi. Rencana tersebut akan berlandaskan prioritas yang ditetapkan Suriah.
"Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan peluang-peluang ini menjadi dukungan berkelanjutan bagi pemulihan Suriah," kata Cordone.
Dalam pertemuan yang sama, Amerika Serikat menyatakan menyambut kemajuan yang sedang berlangsung di Suriah dalam bidang politik, kemanusiaan, dan keamanan. (*)
Sumber: Anadolu
Selasa, 13/10/2026 13:34 WIB
Jum'at, 09/10/2026 13:05 WIB
Selasa, 13/10/2026 14:15 WIB
