Bendera Uni Eropa berkibar di luar Komisi Eropa di Brussels, Belgia, 8 November 2023. REUTERS
Paris, Jurnas.com - Krisis keuangan dan lonjakan utang publik yang melanda Prancis dikhawatirkan dapat merembet ke negara-negara Eropa lainnya, dan memicu kembalinya bayang-bayang krisis di pasar obligasi kawasan tersebut.
Peneliti senior di Observer Research Foundation New Delhi, Mihir Sharma, memperingatkan bahwa krisis ini kian mengancam stabilitas Eropa, seiring belum siapnya negara-negara Eropa menghadapi kenyataan penuaan populasinya.
Saat ini, rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) Prancis telah mencapai 119 persen. Kondisi tersebut bahkan lebih mengkhawatirkan di Italia, di saat rasio utang publiknya menyentuh 139 persen dari PDB.
Kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Italia turut mengerek biaya pinjaman dan belanja negara, meskipun pemerintah di Roma telah berupaya memangkas defisit anggarannya, sebagaimana dikutip dari Aljazeera pada Rabu (7/10).
Tekanan pasar obligasi juga merembet hingga ke luar zona euro. Di Republik Ceko, pemimpin miliarder Andrej Babiš mengumumkan rancangan anggaran yang melambungkan defisit hingga 3,5 persen dari PDB pada 2025 dari sebelumnya 2,1 persen, yang mendorong imbal hasil obligasi negara tersebut ke level tertinggi sejak 2022.
Sementara itu, Rumania mencatat rekor lonjakan imbal hasil obligasi hingga menyentuh angka 7,3 persen. Di Prancis sendiri, Perdana Menteri Sébastien Lecornu menghadapi penentangan keras di dalam negeri terkait rencana pemangkasan belanja publik.
Akar dari pendalaman krisis keuangan di Eropa berpusat pada pergeseran demografi berupa penuaan populasi. Penuaan penduduk memicu lonjakan drastis pada biaya perawatan kesehatan, jaminan sosial, serta dana pensiun.
"Pasar keuangan melihat ke arah Eropa dan tidak menyukai apa yang mereka lihat: sebuah benua yang belum dapat berdamai dengan kenyataan penuaan populasinya dan tekanan keuangan tak terelakkan yang menyertainya," kata Sharma.
Sharma menilai pasar obligasi terus menekan imbal hasil naik karena Eropa bertingkah layaknya benua yang gemar berbelanja di masa muda, tanpa memiliki kapasitas pendapatan yang memadai. Di tengah situasi krisis, negara-negara anggota Uni Eropa cenderung meminta bantuan dari anggota lain, tetapi enggan menyisihkan cadangan tabungan.
Uni Eropa juga dinilai gagal dalam merespons rangkaian krisis besar, mulai dari perang Rusia-Ukraina pada 2022 yang memutus pasokan gas Rusia, dampak perang Iran, hingga krisis utang Prancis saat ini. Beban anggaran mendorong para pemimpin negara anggota menuntut pelonggaran aturan pembatasan belanja Uni Eropa.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang memimpin pemerintahan selama hampir empat tahun, tetap mendesak modifikasi aturan Uni Eropa demi memuluskan peningkatan belanja publik.
Di sisi lain, para politisi dinilai enggan berterus terang kepada pemilih mengenai pengorbanan fiskal yang diperlukan, sementara pemilih menolak kenyataan tersebut dan investor menjauhi janji-janji populis palsu.
Meskipun negara seperti Spanyol dan Polandia mencatatkan pertumbuhan ekonomi, pasar tidak melihat adanya reformasi struktural untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah Spanyol di bawah Pedro Sánchez memang memacu pertumbuhan melalui penerimaan imigran asal Amerika Selatan untuk menyokong sektor pertanian dan konstruksi, namun belum mengeksekusi reformasi fiskal yang mendasar terhadap sistem belanjanya.
Sabtu, 26/09/2026 17:05 WIB
