Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menghadiri konferensi pers di Moskow, Rusia, 18 April 2025. Foto via REUTERS
Teheran, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pihaknya tengah menunggu tanggapan resmi dari Amerika Serikat, terkait usulan Teheran untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz.
Usulan tersebut disampaikan melalui perantara diplomatik Qatar yang memfasilitasi komunikasi antara kedua negara di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
"Pihak perantara Qatar menyampaikan beberapa gagasan, dan kami telah mendiskusikannya; mereka dijadwalkan untuk mengangkat masalah ini dengan pihak Amerika sekali lagi, setelah itu tanggapan akhir AS akan disampaikan kepada kami," ujar Araghchi dikutip dari Arab News pada Selasa (29/9).
"Qatar berharap hal ini dapat diselesaikan besok," dia menambahkan.
Araghchi menegaskan bahwa pemulihan akses di koridor laut internasional tersebut memerlukan komitmen dari Washington. "Fokus saat ini semata-mata pada Selat Hormuz, dan pembukaan kembali selat tersebut bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu yang telah kami sampaikan kepada pihak sebelah," dia menegaskan
Selat Hormuz menjadi titik krusial eskalasi ketegangan pascaserangan udara AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Sebelum pertempuran berkecamuk, jalur pelayaran sempit ini dilalui sekitar seperlima pasokan minyak bumi dan gas alam cair (LNG) dunia.
Namun, blokade yang diterapkan Teheran di selat tersebut memicu langkah balasan Washington berupa pembatasan akses terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pembahasan mengenai skema ini berlanjut setelah Araghchi menggelar pertemuan di New York pekan lalu bersama dua utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Sebagai syarat penghentian blokade, Iran mengajukan sejumlah tuntutan, meliputi gencatan senjata selama tujuh hari di seluruh kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon, pencairan aset Iran di luar negeri, pencabutan sanksi minyak, serta penghentian blokade Angkatan Laut AS.
Di sisi lain, kepala negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa stabilitas kawasan bergantung pada jaminan keamanan bagi negaranya. Dia memamastikan bahwa tanpa adanya jaminan tersebut, seluruh infrastruktur di kawasan tidak akan aman dari potensi serangan.
Sabtu, 26/09/2026 17:05 WIB
