Legislator NasDem Minta Korporasi Pelanggar Karhutla Diberi Sanksi Berat

Samrut Lellolsima | Sabtu, 22/08/2026 19:07 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Pencegahan dan pengawasan dinilai perlu diperkuat, termasuk dengan memberikan sanksi berat kepada korporasi yang terbukti melanggar aturan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman menegaskan, karhutla tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan musiman. Menurutnya, pola penanganan yang hanya berfokus saat kebakaran terjadi tidak cukup untuk menghentikan kejadian serupa terulang.

“Karhutla terus berulang setiap tahun. Menurut saya, ini tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan musiman,” tegas Arif kepada wartawan, Sabtu (22/8).

Karena itu, dia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla setiap tahun. Evaluasi tersebut harus mencakup efektivitas pencegahan, pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.

“Saya mendorong agar ada evaluasi serius terhadap penanganan karhutla setiap tahunnya, sekaligus meminta sanksi yang tegas dan berat bagi korporasi yang terbukti melanggar aturan dan menyebabkan kebakaran,” tegas legislator NasDem tersebut.

Arif menilai karhutla memberikan dampak luas, bukan hanya terhadap kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Dia menyoroti kondisi di wilayah Kalimantan yang asap karhutla berpotensi meluas hingga ke negara tetangga. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan lintas batas dan berdampak terhadap hubungan diplomatik Indonesia.

“Dampaknya bukan hanya merusak hutan dan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Bahkan di Kalimantan, asap karhutla dapat meluas hingga ke negara tetangga dan berpotensi berdampak pada hubungan diplomasi Indonesia,” jelas Ketua Umum DPP Petani NasDem itu.

Menurut Arif, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika titik api telah meluas. Langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini dengan memperketat pengawasan terhadap kawasan yang rawan terbakar, termasuk wilayah yang memiliki aktivitas usaha.

“Kita tidak boleh terus mengulang persoalan yang sama setiap tahun. Pencegahan harus diperkuat, pengawasan harus diperketat, dan siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan.

Rinciannya, 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Timur, 34 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 titik di Kalimantan Utara.

Sementara itu, luas karhutla tercatat mencapai sekitar 202 ribu hektare dalam tujuh bulan pertama 2026. Sekitar 95 ribu hektare di antaranya terjadi hanya pada Juli, dengan sekitar 57 persen berada di kawasan hutan.

Bahkan hingga 10 Agustus 2026, Indonesia telah mencatat 1.306 titik panas sepanjang Agustus. Angka tersebut meningkat sekitar 160 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.