Staf Khusus Menteri PU Bidang Hukum, Jemmy Setiawan. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan tetap mampu menjaga kinerja pembangunan infrastruktur di tengah tantangan ruang fiskal yang terbatas dengan mengarahkan seluruh program untuk mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Staf Khusus Menteri PU Bidang Hukum, Jemmy Setiawan, mengatakan sejak awal pemerintahan Kabinet Merah Putih, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan seluruh sumber daya kementerian difokuskan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah.
“Sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membawa satu garis komitmen yang tegas, yakni seluruh sumber daya Kementerian PU harus diarahkan untuk menyukseskan agenda pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto,” kata Jemmy kepada wartawan, Kamis (6/8).
Menurut dia, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur baru, rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan, serta pemeliharaan aset yang telah dibangun agar tetap berfungsi optimal bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian, memperlancar distribusi barang, memperkuat ketahanan pangan, membuka akses wilayah, hingga meningkatkan pelayanan dasar.
Karena itu, lanjut Jemmy, seluruh program Kementerian PU ditempatkan dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo, mulai dari pembangunan jalan menuju sentra produksi, penguatan jaringan irigasi, pembangunan bendungan, hingga penyediaan infrastruktur air minum, sanitasi, dan fasilitas pendidikan.
Meski dihadapkan pada dinamika ekonomi global, perubahan iklim, meningkatnya risiko bencana, serta keterbatasan anggaran, Kementerian PU tetap mengedepankan skala prioritas agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sepanjang 2025, Kementerian PU mencatat realisasi keuangan sebesar Rp106,78 triliun atau 95,23 persen dari pagu akhir Rp112,13 triliun, dengan realisasi fisik mencapai 95,17 persen.
Di sektor ketahanan pangan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2025 menjangkau sekitar 589 ribu hektare lahan sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan pemerintah.
Sementara di bidang konektivitas, Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah telah menangani sekitar 1.151 kilometer jalan yang tersebar di 37 provinsi guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Kementerian PU juga terlibat dalam penyediaan fasilitas Sekolah Rakyat serta renovasi sejumlah sarana pendidikan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Memasuki 2026, Kementerian PU tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan air, konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta prasarana strategis nasional.
Hingga 31 Mei 2026, progres fisik pelaksanaan program tercatat mencapai 35,71 persen, lebih tinggi dibanding realisasi keuangan sebesar 31,39 persen.
Selain pembangunan baru, Kementerian PU juga memperkuat program preservasi dan pemeliharaan infrastruktur agar jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sistem air minum, dan sanitasi tetap berfungsi dengan baik.
Jemmy mengatakan kementerian juga terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pengerahan balai-balai teknis, personel lapangan, alat berat, dan material untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat.
“Kementerian PU akan terus membangun yang dibutuhkan, memperbaiki yang rusak, merawat yang telah ada, bergerak cepat ketika bencana terjadi, serta menjaga kesiapan infrastruktur pada hari-hari penting bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo, seluruh program Kementerian PU diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas, memperluas pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.
Kamis, 06/08/2026 11:51 WIB
Selasa, 04/08/2026 14:16 WIB
Rabu, 05/08/2026 18:15 WIB
